M.SHALEH MENOLAK REVISI UU NO.22 TAHUN 2009 TTG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

REVISI UU RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan cukup menarik perhatian. Terutama soal rencana Kemenhub merevisi penggunaan sepeda motor yang dimasukkan sebagai transportasi umum.

Seharusnya, Kemenhub dan DPR pusat tak perlu merevisi UU 22/2009. Sebab hal ini terlalu dini dan belum melalui berbagai tahapan kajian yuridis maupun sosiologis.

Dalam UU tersebut sudah mengatur norma tentang angkutan umum. Bahkan terkait angkutan umum online juga sudah diatur di Permenhub No 108 tahun 2017 yang diberlakukan sejak 1 November tahun lalu.

Sangat jelas jika sepeda motor bukan merupakan alat transportasi umum. Jika perlu dengan terobosan, cukup membuat perbup yang dirasa lebih efisien. Karena perbup mendasari muatan lokal (mulok) daerah masing-masing.

KAMI MASYARAKAT KUTAI TIMUR MENOLAK REVISI UU NO.22 TAHUN 2009 tegasnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published.